Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Trenggalek 2024 berlangsung dengan damai dan tertib. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Trenggalek mengapresiasi kelancaran pemilu yang bebas dari pelanggaran signifikan.
Namun, perhatian perlu diberikan pada rendahnya partisipasi pemilih yang hanya mencapai 62,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).
Wijianto, Bupati LIRA Trenggalek, menyatakan rasa syukur atas keberhasilan semua pihak dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada.
“Kami mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, KPPS, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi untuk memastikan Pilkada berjalan damai dan sesuai prosedur,” ujarnya.
Namun, ia menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih sebagai masalah yang harus segera diatasi. “Dengan partisipasi pemilih hanya 62,5 persen, ini menjadi sinyal mengkhawatirkan terkait legitimasi pemimpin terpilih.” tegas Wijianto.
“Dukungan yang kurang maksimal dari rakyat bisa menjadi tantangan besar dalam kepemimpinan ke depan,” terangnya.
Menurut LIRA, rendahnya partisipasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sosialisasi dan edukasi politik masyarakat.
“KPU dan Bawaslu harus bertanggung jawab penuh atas fenomena ini. Sosialisasi yang masif dan strategi komunikasi yang lebih efektif diperlukan agar masyarakat semakin sadar pentingnya menggunakan hak pilih mereka,” lanjutnya.
LIRA juga mencatat bahwa kendala yang muncul selama proses pemilu hanya bersifat teknis dan berhasil diselesaikan oleh KPPS dan pihak terkait tanpa mengganggu jalannya Pilkada.
Namun, Wijianto mengingatkan bahwa partisipasi rakyat adalah elemen kunci dalam demokrasi. “Rendahnya angka partisipasi bukan sekadar statistik. Ini adalah refleksi dari kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan penyelenggara pemilu,” katanya.
Sebagai pemantau independen, LIRA berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi di Trenggalek. Wijianto menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak bekerja sama mengatasi persoalan ini.
“Pilkada damai adalah kemenangan kita bersama, tetapi partisipasi rakyat adalah legitimasi yang harus kita perjuangkan. Ini tanggung jawab semua pihak untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada proses demokrasi,” pungkasnya.***
