Poskotajatim | Nasional – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politik di depan sekitar 10 ribu kader dan simpatisan Partai Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Pidato tersebut selain.untuk menyambut Pemilu 2024 yang tinggal 11 bulan lagi, juga membahas sejumlah permasalahan yang sedang dihadapi di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sejumlah pernasalahan ini AHY dapatkan setelah 6 berkeliling keliling nusantara mulai Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Barat, dan tidak akan berhenti untuk berkeliling Nusantara, hal ini dikarenakan agar pihaknya mengetahui persoalan mereka, beserta harapan dan aspirasinya secara langsung, tanpa perantara.
Terkait Masalah Ekonomi
Dalam pidato politik tersebut, ada tiga bagian yang disorot oleh AHY. Pertama oleh AHY adalah terkait mencari solusi atas persoalan kehidupan rakyat. Khususnya, masalah ekonomi dan kesejahteraan, sebab ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak baik.
Menurut AHY, Di Indonesia, inflasi melewati ambang batas. Lebih dari 5%. Kini, masyarakat kembali merasakan kenaikan harga barang, sebagai second round effect dari kenaikan harga BBM tahun lalu.
“Ibu Yanti, ibu rumah tangga yang saya temui di Sulawesi Tengah, mengatakan: Harga beras sekarung 50 kilogram, nyaris 1 juta rupiah. Artinya, harga per kilo mencapai 20 ribu rupiah. Ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi beras di pasaran. Ia menjerit, “Darimana kami bisa mendapat uang untuk membeli kebutuhan pokok itu?” tegas AHY.
Ada juga keluhan para petani tentang harga pupuk mahal, pupuk subsidi langka, hingga asil panen dipermainkan tengkulak, hal ini masih ditambah dengan langkanya solar yang dirasakan oleh para nelayan. Belum lagi para pelaku UMKM yang kesulitan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi. Khususnya, untuk mendapatkan akses dan bantuan modal usaha
Persoalan pelik lainnya adalah terkait lapangan kerja para guru honorer menangis. karena tak kunjung diangkat sebagai ASN, termasuk Generasi Milenial dan Z, hampir frustasi dengan lapangan kerja yang makin terbatas karena digempur digitalisasi dan automasi. Sedangkan ketimpangan akses digital antara masyarakat desa dan kota, masih cukup besar.
Menurut AHY, banyak yang berdalih bahwa hal ini adalah krisis Global, bahkan ada yang mengklaim kondisi Indonesia lebih baik, namun faktanya, daya beli masyarakat turun drastis, disamping itu keuangan negara tidak dikelola dengan baik.
“Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cilik.” ungkapnya.
AHY juga menyebut defisit anggaran ditutupi dengan utang pemerintah hingga angkanya naik mencapai tiga kali lipat. AHY mengatakan pada akhirnya rakyatlah yang dibebani bayar utang tersebut.
“Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai Rp 7.733 Triliun. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar Rp 1.640 triliun,” katanya.
“Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar,” imbuhnya.
Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan, rawan disalahgunakan. Padahal, pendapatan negara 80%-nya bersumber dari pajak, yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Akibatnya, kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun menurun.
“Karena itu, Partai Demokrat berharap, ekonomi di tahun politik ini bisa benar-benar dikelola dengan baik. Utamanya kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD. Kalau fiskal baik, Insya Allah, ekonomi kita akan berjalan baik.” tuturnya.
“Jadi, jika ada yang bertanya, perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat? Maka para kader, jawablah, salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas AHY.
Lebih lanjut AHY menegaskan saat ini partainya sedang memperjuangkan perbaikan kebijakan ekonomi. Dia menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat ke depannya.
Selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan terburu- buru dan kurang perhitungan. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas,
Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan Food Estate ini. Program yang hanya mengandalkan eksten-sifikasi lahan saja; tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
Menurut AHY kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Serta, mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal yang mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity; Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam.
Sementara itu, kurang baiknya tata kelola pemerintahan juga tercermin dari lahirnya peraturan perundangan yang keluar dari norma hukum. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Demokrat menolak Undang-Undang Ciptaker. Kami karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena.pembuatan aturannya dilakukan tergesa-gesa. Akibatnya bukan menciptakan lapangan kerja; angka pengangguran malah makin tinggi.
Sehingga tidak mengherankan, jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan Undang-Undang Ciptaker sebagai produk yang inkonstitusional. Selanjutnya, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan Undang-Undang itu, pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker.
Hal ini kembali menegaskan, bahwa lemahnya Good Governance, akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri, kepada pemerintah menurun.
Tidak sedikit yang membatalkan rencana investasinya. Padahal, kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait Isu Nasional Mulai Hukum Hingga Demokrasi
Hal yang disorot yang kedua oleh AHY sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional. Baik soal hukum dan keadilan, kebebasan, maupun kelangsungan demokrasi.
Terkait sejumlah isu penting, dalam pidato politik tersebut AHY memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang istiqomah, dan amanah, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
“Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya. Tidak tebang pilih; tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah; dan tidak tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Kita berharap, penegakan hukum yang seadil- adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum.” ujarnya.
Namun, AHY mencermati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang meminta KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu hingga 2025 mendatang, terlebih sebelumnya ada usulan untuk menunda Pemilu, termasuk sebelumnya ada isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup,
AHY mengutarakan kekhawatirannya, hal ini bisa sebabkan kondisi Indonesia bisa chaos. “Pertanyaannya begini apa iya ada Plt (pelaksana tugas) presiden?” tanya AHY
“Tidak hanya di level eksekutif, tapi juga legislatif. “Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?” jelas AHY.
“Kalau di negara kita ada Plt presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya, chaos-nya situasi nasional kita,” terang AHY
“Saya khawatir, dunia akan melihat Indonesia sebagai “Banana Republic”, karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa Pemilu. Tidak memiliki legitimasi yang kuat; sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah, dan tidak halal.” tutur AHY.
Demokrat kini juga sedang menunggu proses pengambilan keputusan di MK, Dalam hal Ini Demokrat beserta 7 Parpol lain secara tegas telah menolak sistem proporsional tertutup.
AHY menekankan sistem pemilu terbuka mendorong hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Menurutnya, sistem ini tak seperti sistem proporsional tertutup yang disebutnya seperti membeli kucing dalam karung.
“Sistem ini memungkinkan setiap warga negara yang memiliki hak dipilih, untuk bersaing secara sehat. Membangun hubungan kepercayaan dengan konstituennya,” kata AHY.
“Bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terbuka ruang untuk mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung,” imbuh dia.
Terkait Harapan Demokrat Pada Pemilu 2024
Pada bagian Ketiga, pidato politik AHY, menyampaikan harapan dan rekomendasi Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang.
AHY menyebut bahwa partainya merekomendasikan pentingnya fair play atau adil dan sportif dipraktikkan pada kontestasi Pemilu 2024.
“Agar Pemilu 2024 nanti berjalan sesuai harapan kita, Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku,” tegas AHY
Menurut dia elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara, di mana seluruh aparatur negara harus benar-benar netral, baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara.
Partai Demokrat, kata AHY, juga berharap kepada segenap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, untuk bisa menjalankan tugasnya secara baik dan independen dalam kontestasi Pemilu 2024, sehingga pesta demokrasi lima tahunan itu akan berjalan damai karena tidak ada kecurangan.
“Sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu,” imbuhnya.
“Ingat, no justice, no peace,” katanya pula.
Hal tersebut, kata dia, karena pemilu adalah milik rakyat yang berdaulat, sehingga rakyat memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.
“Jangan diganggu, dengan demikian berikan ruang sesuai keadilan dalam hal ini bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih,” tuturnya.
AHY pun menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil dan demokratis..Termasuk, Partai Demokrat kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen.
“Kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. Artinya kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses dalam pemilihan anggota legislatif,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, AHY juga mengajak para kader partainya untuk membangkitkan semangat energi perubahan dengan keberanian dan persatuan untuk menghadapi berbagai gangguan hingga tantangan jelang Pemilu 2024.
“Mari kita satukan energi dan kekuatan. Mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia untuk semua,” kata AHY.***
