POSKOTAJATIM.CO.ID -Puluhan warga Desa Reno kenongo, Porong, Sidoarjo eks korban lumpur Lapindo geruduk kantor Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo (BPN) pada Senin (13/3).
Warga asal Desa Reno Kenongo yang saat ini menempati di Reno Joyo itu mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Sidoarjo untuk mempertanyakan sertifikat tanahnya yang hingga saat ini belum keluar.
Pitanto (58) warga Reno Joyo mengaku bahwa kedatangan mereka ini tidak bertujuan untuk melakukan aksi demo. Melainkan ingin mempertanyakan progres dalam kepengurusan sertifikat tanah di Desa Reno Joyo belum selesai.
“Kebetulan kami mendatangi kantor BPN ini secara bersama-sama, mereka membawa persyaratan permohonan sertifikat sendiri-sendiri. Karena jumlahnya banyak seperti unjuk rasa,” kata Pitanto.
Pitanto menjelaskan, sebenarnya warga korban lumpur asal Desa Reno Kenongo yang pindah ke Reno Joyo. Mengajukan permohonan sertifikat itu sejak tahun 2016. Namun hingga saat ini belum mendapat kejelasan.
“Kami mendatangi BPN tujuannya ingin mengetahui persyaratan apa saja yang kurang. Menurut kami persyaratannya sudah lengkap, tapi hingga saat ini penjelasannya masih berbelit,” jelasnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Yudo Wintoko. Ia mengaku bahwa warga korban lumpur yang saat ini menempati di Des Reno Joyo belum mempunyai sertifikat. Sebenarnya warga sudah memiliki persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak BPN.
“Kami tidak mengetahui persyaratan apa lagi yang dibutuhkan oleh BPN. Tapi persyaratannya pada umumnya kami sudah melengkapi. Kami mengharapkan pihak BPN sudi menjembatani kepengurusan sertifikat tanah milik warga korban lumpur,” tandas Yudo.
Sementara itu Humas BPN Sidoarjo Irman Tanu menjelaskan bahwa pengajuan sertifikat tanahnya itu masih dalam pembahasan. Tanah yang ditempati oleh mereka sebenarnya sudah bersertifikat, tapi sertifikat tersebut tergabung milik beberapa orang.
“Dalam waktu dekat kami bersama tim akan mendatangi Desa Reno Joyo, mengajak warga untuk berdialog. Dan berjanji akan membantu, serta memudahkan dalam proses kepengurusan sertifikat tanah warga korban lumpur,” pungkas Irman.**
